Buku kecil ini memuat sekaligus dua hukum yang berkaitan baik dari segi materil maupun formilnya, yakni Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Buku ini memuat ketentuan mengenai konsekuensi atas perubahan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur wakil kepala daerah, sehingga perlu diatur pembagian t ugas antara kep…
Dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota diperlukan satu undang-undang tersendiri, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014.
- Perlindungan Anak - Kesejahteraan Anak - Pengadilan Anak
Buku ini memuat dua undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H) serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) agar memudahkan pemba…
Ketenagakerjaan Merupakan Masalah Ketatanegaraan yang tak henti-hentinya Diperdebatkan bahkan dari hari kehari atau bulan ke bulan terus mengisi lembaran-lembaran perjalanan kehidupan kita dinegara…
Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yg kerap timbul sewaktu Undang-Unang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diatur ketentuan-kete…
Undang - undang no. 33 tahun 2014 tentang hal cipta ini memenuhi jaminan produk halal, maka kostribusi sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
Buku ini dilandaskan pada pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untu…
Undang undang ini sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi aparat yang berwenang dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta membuat perjanjian dengan orang asing